Kebebasan Berserikat Setengah Hati

12 Tahun UU No 21 Tahun 2000: Kebebasan Berserikat Setengah Hati

Posted on August 6, 2012 by icemmncindonesia

Tanggal 4 Agustus 2000, dua belas tahun yang lalu, UU No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh disahkan sebagai bagian dari semangat bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO 87 dan 98 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak berorganisasi. Saat ini 12 tahun telah berlalu dan jaminan hukum tanpa penegakan tersebut masih berjalan setengah hati.
Dalam ulasan setiap tahun kelahirannya, undang-undang ini seakan hanya menjadi macan kertas, nyaris tidak ada kemajuan berarti dalam penegakannya. Beberapa hal tersebut antara lain;

1. Penanganan pelaporan kasus-kasus pelanggaran kebebasan berserikat di level   Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan Kepolisian masih rendah. Pelaporan atas tindak pidana pelanggaran kebebasan berserikat seringkali berakhir di meja pertama nyaris tanpa penyelesaian. Puluhan seminar dan pelatihan dengan tema penanganan kasus pelanggaran kebebasan berserikat dengan mengundang pihak kepolisian, pegawai perantara, dan kejaksaan sekalipun belum dapat mengubah arah kebijakan lembaga dalam penegakan Pasal 28 jo 43 UU No 21 Tahun 2000. Pelaporan malah berujung kriminalisasi terhadap pengurus serikat pekerja.
2. Kriminalisasi dan PHK sepihak terhadap pengurus serikat pekerja dengan berbagai motif dan cara.
3. Kekuatan serikat pekerja juga dilemahkan dengan semakin bertambahnya jumlah pekerja kontrak dan outsourcing, yang mengakibatkan berkurangnya jumlah anggota  buruh tetap dan keanggotaan serikat juga dengan sendirinya berkurang.

Mengapa kasus-kasus pelanggaran kebebasan berserikat sulit diproses? Dalam perjalanannya kasus-kasus pelaporan berakhir di tangan kepolisian dan pegawai pengawas ketenagakerjaan tanpa kejelasan. Pertanyaannya adalah berapa jumlah kasus pelanggaran kebebasan berserikat yang dapat diproses dan berakhir di pengadilan? tidak banyak jumlahnya, yang paling fenomenal adalah keberhasilan kawan-kawan FSPMI di Pasuruan (PT King Jim) yang berhasil memenjarakan pengusaha nya karena terbukti bersalah melakukan tindakan anti union/union busting.Pernah dalam sebuah kesempatan di Jakarta, saya bertanya pada salah satu pengurus serikat King Jim tentang mengapa kasus tersebut bisa naik hingga pengadilan, dan mereka menjawab bahwa kasus ini selalu dikawal dalam bingkai aksi solidaritas buruh setiap harinya.Jawaban tersebut kemudian semakin menguatkan pendapat saya, bahwa tanpa ada perhatian dan kawalan massa buruh, kasus -kasus anti union/union busting sulit untuk diproses.
Ya, setelah 12 tahun sejak undang-undang ini disahkan, kita masih belum bisa berharap banyak kepada pemerintah untuk melaksanakannya.Pemerintah sudah kadung berpihak pada pasar atas nama iklim investasi yang kondusif dan semakin fleksibel nya aturan perburuhan.

Rabu, 28 November 2012 - 20:32:09 WIB
UMP YANG MENJADI MASALAH


UMP YANG MENJADI MASALAH DAN DEWAN PENGUPAHAN HARUS DIBUBARKAN
Belakangan ini kondisi perburuhan Indonesia  carut marut dan akar permasalahnnya dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah yaitu tentang upah minimum, sehingga setiap akhir tahun terjadi gejolak unjuk rasa menuntut UMP yang sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL).
Kalau setiap tahun kaum buruh harus melakukan tindakan anarkis, sweeping dari perusahaan yang satu ke perusahaan yang lain untuk bersama-sama berjuang agar penghasilannya lebih baik melalui ketetapan UMP, menutup jalan Tol, beramai-ramai mendatangi pusat kekuasaan di seluruh penjuru Indonesia, di Jakarta yang menjadi sasaran aksi buruh adalah HI, Istana, Kementerian Tenaga kerja dan Trasmigrasi, DPR dan di daerah-daerah yang menjadi sasaran kantor Gubernur dan kantor Bupati/Walikota. Ini terjadi setiap tahun terus menerus-menurus, sedangkan ibarat binatang dia tidak akan pernah terperosok pada lubang yang sama, binatang bisa mencari jalan lain yang tidak mencelakan diri sendiri.
Pertanyaan selanjutnya adalah siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab terhadap masalah perburuhan (terutama tentang penetapan UMP), apakah pemerintah atau hanya menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, apakah Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan apakah Pengusaha atau Presiden pemegang kekuasaan tertinggi. Dan mereka semuanya harus bertanggung karena mereka yang duduk sebagai Dewan Pengupahan yang melakukan kajian tentang kebutuhan hidup dan mereka yang merekomendasikan besarnya UMP kepada pemerintah.
Padahal kalau kita lihat secara mendetail Serikat Buruh/Serikat Pekerja yang duduk di Dewan Pengupahan tidak representative mewakili kaum buruh hanya mewakili anggotanya, sedangkan Serikat Buruh / Serikat Pekerja yang tidak dapat memenuhi ketentuan : Kepmen 201 tahun 2001 Tentang Keterwakilan dalam Hubungan Industrial dan ditambah dengan kaum buruh yang tidak berserikat jumlahnya pasti lebih besar atau lebih banyak.
Lembaga Tripartit dan Dewan Pengupahan adalah patner pengesahan kebijakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selalu menjadi tumpuan konsultasi dan rapat-rapat sebelum mengambil kebijakan/keputusan. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi selalu bilang sudah kami rapatkan/konsultasikan dengan Tripartit atau Dewan Pengupahan ini yang terjadi dari dulu sampai sekarang siapapun Menterinya.
Rekomendasi Dewan Pengupahan adalah yang menjadi dasar penetapan bagi UMP. Oleh karena itu harus ada perubahan kebijakan dibidang tenaga kerja yang sangat mendasar  dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  bukan hanya berubah bahasa atau istilahnya seperti yang terjadi pada outsourcing menjadi PPJP dan PKWT dimana perubahan tersebut tidak menjadikan buruh statusnya berubah menjadi karyawan tetap artinya sama saja.
Dimana semua Serikat Buruh/Serikat Pekerja harus dilibatkan didalam proses pengambilan kebijakan dibidang tenagakerja oleh Kementerian Tenagakerja dan Transmigrasi/Dinas tenaga Kerja setempat dan yang telah mempunyai bukti pencatatan.
Penentuan upah berdasarkan Upah Minimum  Propinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral (UMP sektoral ) adalah tidak sesuai  dengan kenyataan kemampuan perusahaan karena yang terjadi perusahaan-perusahaan yang memang klasifikasinya perusahaan kecil atau menengah kebawah banyak yang tidak mampu menjalankan keputusan UMP tersebut.  -cip

Kau dekap aini dengan tangan satu,
tangan kirimu mungkin bisa membantu,
ayu mu melata membelit aku yang punya rasa,
kapan derita lenyap dari nuansa duka dan asa,
kata orang-orang genap hanya berbusa, aksara keluar dan kemudian terpusar di angin
...

tanpa singgah di hati,
alangkah untung orang-orang genap, yang tidak pernah meratap,
adakah bisikan moral sangkut padanya, ataukah berjalan lalu sendiri saja,
si manis matahari satu,
sesungguhnya Tuhan lebih tau

 

 

Lismanto

Jadikan Teman | Kirim Pesan

Jurnalis kampus

0inShare

Hukum Acara Perdata Resume 1

REP | 12 July 2012 | 01:47 Dibaca: 1227   Komentar: 0   Nihil

1. Hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana cara mengajukan gugatan, memeriksa, mengadili dan memutus, melakukan eksekusi melalui hakim dalam lingkungan peradilan perdata. = hukum formil

2. Asas/ Dasar/ Prinsip

a. Hakim bersifat pasif, yang meliputi ruang lingkup dan cakupan perkara

b. Hakim bersifat menunggu. = inisiatif perkara

c. Setiap putusan ada alasan atau dasar hukum

3. UU No 4/ 2004; 14/1970; 35/1999 = hakim tidak berwenang untuk menuntut

4. Dalam proses pemeriksaan perkara, maka hakim harus bersifat aktif dalam hal memberikan porsi yang sama (keadilan) kepada kedua belah pihak, yaitu equality before law.

5. Proses peradilan: gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, putusan.

6. UU PA, wakaf, yayasan, perceraian, hibah, waris, sodaqoh dan ekonomi syariah/ perbankan syariah = yang perlu dipelajari di HAP

7. UU yang mengatur PA = UU No 7/1989 dan No 3/2006 dan MK adalah No 24/2004

8. Sumber Hukum Acara Perdata

a. HIR (Jawa dan Madura)

b. Rbg (Luar Jawa dan Madura)

9. Tuntutan Hak (Tigen rechting) = jangan sampai main hakim sendiri = permohonan (pemohon dan termohon) & gugatan (penggugat & tergugat)

10. Perbedaan ciri2 gugatan dan permohonan

Gugatan = ada sengketa, permohonan tidak, contoh: permohonan poligami, dispensasi nikah, istat nikah

11. Inisiatif yang mengajukan hukum = penggugat / pemohon

12. UU No. 18/2003 = tentang advikat

13. Pencabutan dan perubahan gugatan diajukan oleh penggugat

a. Mediator = hakim dan mediator (tidak perlu pembuktian)

b. Pencabutan dan perubahan gugatan

c. Pembacaan – hasil mediasi

d. Jawaban

- Eksepsi (pihak, relative, absolute, nebis in idem, daluarsa, premature)

- Pokok perkara

- Gugatan rekopensi (mempermudah proses beracara: cepat, Sederhana, gratis)

14. Urutan beracara

a. Gugatan

b. Mediasi

c. Jawaban (eksepsi, pokok perkara, rekopensi)

d. Replik (penggugat, lugas)

e. Duplik (tergugat, penggugat rekopensi)

f. Pembuktian (pembuktian oleh masing-masing pihak apakah benar/ tidak statemen masing2)

g. Kesimpulan

h. Putusan

15. Pembuktian adalah mengungkap kebenaran peristiwa masa lalu (historis)

Menurut Pitlo :

- Mendahulukan adanya hak (penggugat)

- Menyangkal adanya hak (tergugat)

- Meneguhkan terjadinya peristiwa (P/T)

Dengan demikian, beban pembuktian ada 2: yaitu penggugat dan tergugat, bukan pada hakim

16. Alat pembuktian

a. Surat

- Akta (otentik = sempurna, bawah tangan = sempurna apabila tidak ada sanggahan)

- Lain atau notulen

b. Saksi (saksi: mengikat, saksi ahli: memberi keterangan)

- Dewasa

- Tidak sedang di bawah pengampuan

- Bukan suami/ istri atau mantan

- Tidak ada keterkaitan jabatan

- Tidak ada hubungan saudara

c. Pengakuan

- Sebagian

- Keseluruhan

d. Pengakuan (jarang dipakai)

e. Sumpah

- Suplatoir (tambahan) = majelis hakim

- Decisair (sumpah pemutus) = bisa dari penggugat/ tergugat

17. Pasal 108 KHI : “hak hadlanah ada pada ibu karena ibu tidak terbukti mempunyai sifat buruk dan mendidik.”

18. Pasal 19 huruf a-f UU no 1 / 1974 = tidak memberi nafkah, dll

19. Banding, karena hakim menolak gugatan secara tidak jelas dan tanpa landasan hukum.

20. PP No 10 / 1983 = 1/3 gaji PNS untuk istri apabila cerai, anak juga 1/3

21. Pasal 189 ayat 2 Rbg = semua putusan hakim harus total/ keseluruhan

22. Hakim

a. Putusan dijatuhkan dalam siding terbuka dan jelas

b. Tidak boleh menolak gugatan secara tidak jelas dan disertai alasan yang cukup

c. Tidak boleh mengabulkan melebihi posita

- Sehingga tidak terjadi ultra petitum

- Apabila hakim mengabulkan melebihi petitum maka dianggap melanggar rule of law

23. Pasal 18 UU No 14/ 1970 à No 39/1999 à Pasal 20 No 4/2004

= semua putusan pengadilan sah dan memiliki kekuatan hukum apabila dibuka dalam persidangan terbuka untuk umum. Apabila tidak terbuka, maka tidak sah.

24. Sifat Putusan

- Condem la toir : bersifat menghukum, putusan interlokotoir: putusan yang diputus di sidang setempat

-