FBIR Bekasi dan Depok Siap Menangkan Prabowo-Hatta

Jakarta - Front Buruh Indonesia Raya (FBIR) Bekasi mendeklarasikan dukungan untuk memenangkn pasangan Capres-Cawaprees dari koalisi Merah Putih, Prabowo-Hatta. Bahkan, FBIR Depok memasang target 70 persen suara untuk kemenangan Prabowo-Hatta.

Koordinator FBIR Bekasi, Siti Rogayah menyatakan, pasangan Prabowo-Hatta yang paling cocok dan dipercaya akan mampu memimpin dan membawa bangsa Indonesia kearah yang lebih maju. Ia pun menganggap, Prabowo-Hatta  pemimpin yang kuat dan tegas yang tidak loyo dihadapan kepentingan asing.

“PH (Prabowo-Hatta) dipercaya dapat mensejahterakan rakyat Indonesia,” kata Siti dalam acara deklarasi dukungan Prabowo-Hatta, di Kota Bekasi, Selasa (3/6/2014).

Ia meyakini Prabowo-Hatta dapat memperjuangkan hak-hak buruh antara lain: (1) Hapus sistem outsorcing dan sistem kerja kontrak, (2) Peningkatan nilai upah nasional yang layak, (3) Perumahan murah untuk buruh, (4) Penguatan Industri Nasional, (5) Renegosiasi tambang asing, (6) jaminan sosial gratis untuk seluruh rakyat.

Di tempat yang sama, Koordinator Nasional FBIR, Sucipto, dalam pidatonya menyatakan, bahwa rakyat sekarang harus jeli dan cerdas memilih pemimpin yang benar-benar mampu. “Bukan pemimpin yang penuh dengan pencitraan dan tidak bisa mengambil keputusan sendiri seperti boneka,” paparnya.

Sucipto menyerukan, agar aktivis FBIR Bekasi dan jaringannya untuk terus mengabarkan dan mengajak saudara, tetangga dan masyarakat untuk memilih Prabowo-Hatta  pada 9 Juli mendatang. Seruan itu di sambut massa dengan yel-yel, “hidup prabowo-hatta”.

Siti Rogayah menambahkan, Jaringan dan aktivis FIBR Bekasi bertekad akan melakukan penggalangan suara untuk pasangan Prabowo-Hatta. Bahkan dalam waktu dekat mereka juga akan menggalang jairngan majelis taklim di kalangan ibu-ibu se- kota Bekas dan akan mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo-Hatta.

Perwakilan dari majelis taklim, Tri Mulatsih, yang juga anggota serikat pekerja, menyatakan kesiapannya untuk menggalang jaringan majelis taklim se kota Bekasi. “Kami sudah siap dan berencana akan datang ke Rumah Polonia, Jakarta, untuk memberikan dukungan terhadap PH,” tandasnya.

Depok Targetkan Raih 70 Persen

Front Buruh Indonesia Raya (FBIR) Depok, mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo-Hatta, Minggu (1/6/2014), yang dipimpin mantan Sekjen Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo) Sucipto, dihadiri sebanyak 110 perwakilan buruh Kotak Depok.

Sucipto menegaskan, FBIR Kota Depok memasang target 70 persen suara untuk Prabowo-Hatta.  “Untuk pemenangan Prabowo-Hatta FBIR Depok target 70 persen,” tegasnya.

FBIR merupakan barisan pendukung Prabowo-Hatta. Mereka tergabung di dalam aliansi aktivis pendukung Prabowo-Hatta yang dikoordinir Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan yang jugaa maantan Aktivis ITB yang pernah dipenjara reim Orde Baru. (sur)

Sumber Berita: www.edisinews.com

---

http://m.edisinews.com/berita-fbir-bekasi-dan-depok-siap-menangkan-prabowohatta.html#ixzz35zxp37a2

Senin, 28-04-2014 10:34

Buruh Tolak Capres yang Takut Amandemen UU ketenagakerjaan

Penulis :

JAKARTA, PESATNEWS - Pada 1 Mei 2014 bakal digelar aksi demo buruh besar-besaran memperingati Hari Buruh se-Dunia yang dikenal sebagai May Day. Pusat Aspirasi Kaum Buruh Indonesia (PASKABI) banyak menerima keluhan para buruh dan para pimpinan Serikat Buruh di tingkat bawah yang mengeluhkan tindakan politik induk organisasinya (pimpinan pusat) yang tidak pernah konsisten didalam memperjuangkan kebutuhan anggotanya/kaum buruh didalam mengambil kebijakan politik.

Oleh karena itu dalam momentum pergantian kepemimpinan nasional 2014, sikap politik kaum buruh Indonesia dan Serikat Buruh/Serikat Pekerja yang tergabung dalam PASKABI menyatakan sikap menjelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 terkait calon presiden (capres) dan calonw akil presiden (cawapres) yang dikehendaki kaum buruh.

“Kaum Buruh Indonesia menolak untuk mendukung Capres dan cawapres yang tidak berani mengamandemen Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,” tegas Sekjen PASKABI Sucipto dalam pernyataan persnya, Senin (28/4/2014).

Selain itu, lanjutnya, kaum Buruh Indonesia menolak Capres dan Cawapres yang tidak berani melakukan pembaharuan kontrak ulang Freeport dan Newmont dengan pembagian hasil yang menguntungkan Indonesia. “Kaum Buruh Indonesia menolak Capres dan Cawapres yang tidak mempunyai agenda membangun Industrialisasi Nasional. Kaum Buruh Indonesia juga menolak Capres dan Cawapres yang menjadi antek asing!” seru Sekjen PASKABI.

Ia menyayangkan, slogan “Buruh Bersatu Tak Dapat Dikalahkan“ selalu menjadi motivasi didalam setiap aksi buruh untuk memberikan semangat perlawanan dan persatuan. Namun kenyataannya persatuan kaum buruh hanya mimpi belaka. Karena sampai sekarang buruh tidak dapat bersatu dalam sikap politik sehingga kekuatan buruh sepanjang masa pergerakan politik hanya menjadi obyek.

“Bisa kita lihat dengan selesainya pesta demokrasi / Pemilu legislatif ternyata Caleg yang berlatar belakang aktivis buruh dan atau pengurus SB tidak ada yang mendapatkan suara yang bisa mengantar ke kursi DPR RI maupun DPR D, artinya bahwa  suara buruh tidak untuk caleg yang berasal dari aktivis buruh,  tetapi diberikan kepada caleg lain yang tidak berasal dari aktivis buruh,” tandasnya.

Dengan demikian, ungkapnya, tidak ada persatuan kaum buruh baik pada level anggota maupun pada level kepemimpin buruh dengan anggotanya. Walaupun pada saat Demonstrasi menuntut kesejahteraan atau memperjuangkan hak-haknya, buruh dapat dimobilisir secara besar-besaran namun pada tataran kepentingan politik buruh tidak mempunyai posisi tawar dan menjadi obyek kepentingan politik para politikus

Menjurutnya, perpecahan di tubuh serikat buruh sudah menjadi trand bagi organisasi buruh dalam dekade era reformasi dikarenakan ambisi elit-elit pemimpinnya yang tidak siap menjalankan mekanisme organisasi, mereka hanya mengejar jabatan. Sehingga Serikat Buruh hanya menjadi kendaraan untuk berekspresi politik oleh pemimpinnya dan bisa kita lihat beberapa Serikat Buruh/Serikat Pekerja yang pecah setelah mereka melakukan Kongres atau Munas.

“Pertanyaannya adalah perpecahanan tersebut apakah menguntungkan anggotan atau buruhnya,  tidak, sehingga keputusan memecah organisasi menjadi dua atau lebih adalah tidak menguntungkan anggotanya bahkan melemahkan persatuan dan kesatuan perjuangan kaum buruh,” ungkapnya.

PASKABI menilai, dalam posisi politik kaum buruh masih menjadi obyek oleh kepentingan para elit politisi, sehingga posisi tawarnya sangat rendah untuk bisa menjadi penentu kebijakan politik, posisi kaum buruh masih menjadi pendukung dan penggembira dalam PILKADA, PILEG dan PILPRES, setelah itu nasibnya tetap tidak sejahtera, tidak terlindungi pekerjaannya dan harus berjuang sendiri hanya untuk mendapatkan upah minimum. Sangat tragis memang nasib kaum buruh hanya dibutuhkan suaranya pada waktu untuk mencapai kekuasaan oleh para kandidat  penguasa.

“Buruh Bersatu Tak Bisa Dikalahkan dan Persatuan Kaum Buruh adalah hanya hayalan isapan jempol belaka tidak ada kenyataannya. Pertanyaan Besarnya adalah  sampai kapan nasib kaum buruh akan dibawa oleh Pemimpinnya hanya untuk menjadi penggembira dan menjadi pendukung para politisi dan para calon Penguasa dinegeri yang tercinta ini Indonesia,” beber Sucipto. (ira)

Editor : zafira

Buruh Tolak Capres yang Jadi Antek Asing!
Senin, 28 April 2014 - 10:14 WIB

Share on facebook Share on twitter Share on email Share on print More Sharing Services 6

Sekjen PASKABI Sucipto
Jakarta - Pada 1 Mei 2014 bakal digelar aksi demo buruh besar-besaran memperingati Hari Buruh se-Dunia yang dikenal sebagai May Day. Pusat Aspirasi Kaum Buruh Indonesia (PASKABI) banyak menerima keluhan para buruh dan para pimpinan Serikat Buruh di tingkat bawah yang mengeluhkan tindakan politik induk organisasinya (pimpinan pusat) yang tidak pernah konsisten didalam memperjuangkan kebutuhan anggotanya/kaum buruh didalam mengambil kebijakan politik.
Oleh karena itu dalam momentum pergantian kepemimpinan nasional 2014, sikap politik kaum buruh Indonesia dan Serikat Buruh/Serikat Pekerja yang tergabung dalam PASKABI menyatakan sikap menjelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 terkait calon presiden (capres) dan calonw akil presiden (cawapres) yang dikehendaki kaum buruh.
“Kaum Buruh Indonesia menolak untuk mendukung Capres dan cawapres yang tidak berani mengamandemen Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,” tegas Sekjen PASKABI Sucipto dalam pernyataan persnya, Senin (28/4/2014).
Selain itu, lanjutnya, kaum Buruh Indonesia menolak Capres dan Cawapres yang tidak berani melakukan pembaharuan kontrak ulang Freeport dan Newmont dengan pembagian hasil yang menguntungkan Indonesia. “Kaum Buruh Indonesia menolak Capres dan Cawapres yang tidak mempunyai agenda membangun Industrialisasi Nasional. Kaum Buruh Indonesia juga menolak Capres dan Cawapres yang menjadi antek asing!” seru Sekjen PASKABI.
Ia menyayangkan, slogan “Buruh Bersatu Tak Dapat Dikalahkan“ selalu menjadi motivasi didalam setiap aksi buruh untuk memberikan semangat perlawanan dan persatuan. Namun kenyataannya persatuan kaum buruh hanya mimpi belaka. Karena sampai sekarang buruh tidak dapat bersatu dalam sikap politik sehingga kekuatan buruh sepanjang masa pergerakan politik hanya menjadi obyek.
“Bisa kita lihat dengan selesainya pesta demokrasi / Pemilu legislatif ternyata Caleg yang berlatar belakang aktivis buruh dan atau pengurus SB tidak ada yang mendapatkan suara yang bisa mengantar ke kursi DPR RI maupun DPR D, artinya bahwa  suara buruh tidak untuk caleg yang berasal dari aktivis buruh,  tetapi diberikan kepada caleg lain yang tidak berasal dari aktivis buruh,” tandasnya.
Dengan demikian, ungkapnya, tidak ada persatuan kaum buruh baik pada level anggota maupun pada level kepemimpin buruh dengan anggotanya. Walaupun pada saat Demonstrasi menuntut kesejahteraan atau memperjuangkan hak-haknya, buruh dapat dimobilisir secara besar-besaran namun pada tataran kepentingan politik buruh tidak mempunyai posisi tawar dan menjadi obyek kepentingan politik para politikus.
Menjurutnya, perpecahan di tubuh serikat buruh sudah menjadi trand bagi organisasi buruh dalam dekade era reformasi dikarenakan ambisi elit-elit pemimpinnya yang tidak siap menjalankan mekanisme organisasi, mereka hanya mengejar jabatan. Sehingga Serikat Buruh hanya menjadi kendaraan untuk berekspresi politik oleh pemimpinnya dan bisa kita lihat beberapa Serikat Buruh/Serikat Pekerja yang pecah setelah mereka melakukan Kongres atau Munas.
“Pertanyaannya adalah perpecahanan tersebut apakah menguntungkan anggotan atau buruhnya,  tidak, sehingga keputusan memecah organisasi menjadi dua atau lebih adalah tidak menguntungkan anggotanya bahkan melemahkan persatuan dan kesatuan perjuangan kaum buruh,” ungkapnya.
PASKABI menilai, dalam posisi politik kaum buruh masih menjadi obyek oleh kepentingan para elit politisi, sehingga posisi tawarnya sangat rendah untuk bisa menjadi penentu kebijakan politik, posisi kaum buruh masih menjadi pendukung dan penggembira dalam PILKADA, PILEG dan PILPRES, setelah itu nasibnya tetap tidak sejahtera, tidak terlindungi pekerjaannya dan harus berjuang sendiri hanya untuk mendapatkan upah minimum. Sangat tragis memang nasib kaum buruh hanya dibutuhkan suaranya pada waktu untuk mencapai kekuasaan oleh para kandidat  penguasa.
“Buruh Bersatu Tak Bisa Dikalahkan dan Persatuan Kaum Buruh, adalah hanya hayalan isapan jempol belaka tidak ada kenyataannya. Pertanyaan Besarnya adalah  sampai kapan nasib kaum buruh akan dibawa oleh Pemimpinnya hanya untuk menjadi penggembira dan menjadi pendukung para politisi dan para calon Penguasa dinegeri yang tercinta ini Indonesia,” beber Sucipto. (ira)

Sumber Berita: www.edisinews.com

---

http://m.edisinews.com/berita-buruh-tolak-capres-yang-jadi-antek-asing.html#ixzz30Ldz8XOn

BURUH TOLAK BERI DUKUNGAN POLITIK UNTUK PDI P

Kalangan buruh tolak beri dukungan politik untuk PDIP

Rakhmatulloh

Selasa,  1 April 2014  −  13:53 WIB

Partai Demokrat, (SINDOphoto).

Sindonews.com - Hari pencoblosan untuk Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 tinggal menghitung hari. Namun, klaim dukungan terus mengalir ke sejumlah partai politik (parpol) peserta pemilu.

Contohnya klaim dukungan yang dilakukan sejumlah aktivis buruh kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Anehnya, klaim dukungan aktivis buruh untuk PDIP tersebut, disambut sepihak oleh kalangan elite dan politikus PDIP, tanpa terlebih dahulu mengkonfirmasi kebenarannya.

Mendapati itu, Koalisi Serikat Pekerja dan Buruh Selamatkan Indonesia (Konsep Indonesia), meminta kepada kaum buruh agar tak mudah memercayai hal itu.

Pasalnya, buruh tak mengkhususkan suaranya pada satu partai, tetapi bersabar dalam menentukan pilihan politiknya. "Konsep Indonesia menolak dan mengecam klaim para elite parpol (PDIP)," kata Presiden Konsep Indonesia, Satya Wijayantara melalui siaran pers yang diterima Sindonews, Jakarta, Selasa (1/4/2014).

"Salah satunya PDIP yang melakukan pembajakan suara buruh dengan mengklaim gerakan buruh sebagai pendukungnya, padahal hanya untuk kepentingan politiknya belaka," imbuhnya.

Dia menyatakan, klaim atas suara buruh oleh kalangan elite PDIP, dianggap sebagai cara pembajakan pemilih kaum buruh. Maka itu, pihaknya meminta kepada kalangan buruh, agar berhati-hati jika ada ajakan pengerahan dukungan untuk partai tertentu.

Apalagi, lanjut Satya, klaim dukungan buruh itu semakin santer pascapenetapan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) yang didapuk menjadi calon presiden (capres) atas mandat dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Tindakan pembajakan suara tersebut mengingkari kesejarahan, bahwa di masa Megawati berkuasa dan menjadi presiden, terbukti nasib buruh swasta maupun BUMN terpinggirkan," ungkapnya.

Dia menambahkan, mengacu pada Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keburuhan, pada saat Megawati menjabat sebagai Presiden, pewaris tahta politik Soekarno itu dianggap telah melakukan 'perselingkuhan' dengan kapitalisme.

Di mana, kepemimpinan Megawati dinilai ikut melegalkan praktik outsourcing terhadap buruh. "Melakukan privatisasi atau penjualan aset BUMN, diantaranya Indosat, yang menopang Industri strategis di bidang Informasi dan keamanan," pungkasnya.

(maf

CALEG INCUMBEN TAK BAWA PERUBAHAN

Sucipto : Caleg Incumben Tak Bawa Perubahan

Sucipto - Sekjen PASKABI Photo : WARTAHARIAN.CO/YD

WARTAHARIAN.CO-(Jakarta) Pemilu 2014 sudah di depan mata, dimana masa depan arah kebijakan Indonesia akan ditentukan melalui Pemilihan Legislatif dan Presiden untuk 5 tahun ke depan.
Sikap Pesimistif di tunjukkan Sucipto selaku Sekjen PASKABI (Pusat Aspirasi Kaum Buruh Indonesia) mengenai hasil pemilu 2014 yang akan di gelar tanggal 9 April 2014 mendatang. Sekitar 90% anggota DPR yang sekarang aktif akan ikut serta lagi di agenda lima tahunan pemerintah itu.
“Kinerja wakil-wakil rakyat di DPR yang sekarang tidak sesuai dengan fungsinya, justru lebih banyak menjadi makelar proyek untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya, sehingga tidak sedikit anggota Legislatif/DPR yang terjerat korupsi dan masuk penjara,” kata Sucipto kepada WARTAHARIAN.CO
Sucipto juga menambahkan tidak ada caleg incumbent yang menyampaikan program untuk membawa Indonesia keluar dari ketergantungan asing untuk menghentikan import bahan-bahan pokok (beras, kedelai, jagung, gula, garam, daging, buah-buahan dan lain sebagainya) dan tidak lagi para caleg dalam kampanyenya tidak terdengar lagi soal pemberantasan korupsi.
“Coba perhatikan spanduk, baleho, poster yang dipasang di jalan-jalan tidak lagi ada tulisan tentang lawan korupsi atau paling tidak tolak korupsi,” ujarnya.
“Kampanye hanya menjadi ajang tontonan rakyat yang tidak menarik dan hanya menjadi hura-hura/senang-senang para pengurus Parpol, para caleg dan keluarganya sehingga tidak ada yang bisa kita harapkan lagi apabila mereka terpilih dan duduk kembali di kursi DPR,” tandasnya. (WH/YD)

UPAH MINIMUM MENJADI AGENDA POLITIK TAHUNAN

Proses penentuan Upah Minimum Propinsi /UMP maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota masih menggunakan Regulasi yang lama dan menimbulkan konflik  berkepanjangan, terbukti setiap tahun  penetapan UMP buruh selalu bergejolak dan menolak UMP yang telah ditetap oleh Dewan Pengupahan maupun   Gubernur .

UMP kelihatannya sengaja dipelihara untuk mejadi isu politik tahunan oleh Birokrasi dan Legislatif dalam hal ini Presiden SBY beserta Kabinetnya dan anggota DPR RI yang terhormat. Ini terbukti bahwa Penguasa tidak pernah mengevaluasi tentang kebijak-kebijakan/regulasi tentang UMP padahal yang menjadi pokok persoalan ada pada dikebijakannya.

Dimana komposisi Dewan Pengupahan sudah tidak relevan lagi karena serikat buruh yang duduk di dewan pengupahan tidak representative mewakil buruh secara keseluruhan, tetapi hanya  mewakili anggotanya. Dan buruh yang tidak berorganisasi jumlahnya lebih banyak apalagi  ditambah dengan anggota SB/SP yang tidak diwakili di Dewan Pengupahan. Dengan adanya  kebijakan UMP yang tidak pro buruh mengakibatkan buruh  dan pengusaha selalu menjadi korban dari kebijakan yang salah tetapi tetap dipertahankan, begitu juga masyarakat umum juga menjadi korban dari kebijakan UMP yang salah.

Oleh karena itu Presiden harus berani membuat kebijakan UMP yang pro buruh bukannya menerbitkan Inpres No.9 tahun 2013 yang tidak ada artinya sama sekali dan tidak menyelesai kan pokok permasalahan yang diingikan oleh buruh yaitu kesejahteraan bukan upah murah,  justru Inpres tersebut sangat  bertentangan dengan kebijakan yang sudah ada.  

Dengan ini kami dari PASKABI ( Pusat Aspirasi Buruh Indonesia )menyatakan sikap :

1.        Presiden dan Menakertrans harus mencabut/merubah kebijakan  sbb :

•          Kepres No 107 tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan

•          Kepmen No 13 tahun 2012 tentang Komponen dan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak

•          Kepmen No 231 tahun 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimu

•          Permen No 06 tahun 2005 tentang Pedoman Verifikasi SP / SB

•          Kepmen 201 tahun 2001 Tentang Keterwakilan dalam Hubungan Industrial

2.       DPR RI segera merivisi UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terutama pasal 88 – pasal 98

Kalau memang UMP tidak menjadi agenda politik tahun oleh Birokrasi dan Legislatif ( Presiden SBY, Menakertrans Muhaimin Iskandat dan para anggota DPR RI ) dan pro terhadap kesejahteraan kaum buruh akan, maka  segera dicabut dan atau direvisi, sebelum kaum buruh lebih banyak lagi yang menjadi korban dan pengusaha enngan berinvestasi di Indonesia.

Jakarta, 3 Nopember 2013

Hormat kami

S U C I P T O

Sekjend PASKABI

BUBARKAN DEWAN PENGUPAHAN, KARENA SELALU MENJADI SUMBER MASALAH

FESTIVAL KUTOARJO VI

FESTIVAL KUTOARJO VI

TANPA HARUS DIPERLIHATKAN KE PUBLIK, TUHAN PASTI TAHU

SELAMAT HARI RAYA IDHUL FITRI 1434 H

PERS RIILISS

Pernyataan Sikap

BURUH BANGKIT DEMI KESEJAHATERAAN

Perjuangan kaum buruh sampai saat ini lebih banyak menjadi obyek kepentingan politik , karena selama kami bergabung dengan Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia ( GASPERMINDO ) tidak pernah mendapat manfaatnya baik secara social maupun ilmu perburuhan apalagi setelah Kongres pergantiaan Ketua Umum/Struktur Depenas GASPERMINDO lebih tidak jelas lagi mau dibawa kemana organisasi ini.

Beberapa kali kami minta untuk diadakan pendidikan di tingkat Basis kepada Depencab Gaspermindo tidak pernah mendapat respon dan yang lebih parah lagi kami melaporkan adanya kasus  perselisihan perburuhan kepada Depencab, Dependa dan Depenas Gaspermindo tidak juga direspon, sehingga kami mengundang bapak Sucipto yang saya tahu beliau sebagai Dewan Pakar di Gaspermindo justru pak Sucipto dituduh ngentrik, provokasi terhadap basis.

Namun begitu kalau  ada kepentingan seperti May Day kami buruh dikerahkan untuk hura-hura ke Jakarta dengan biaya yang sangat besar  ini sangat ironis sekali dengan kondisi di tingkat Basis yang butuh perlindungan,  pendidikan organisasi perburuhan di Gaspermindo tidak ada agenda yang jelas,  sehingga kami berjalan dengan kemampuannya sendiri 

Banyak hal yang memang sudah tidak nyaman dan tidak bisa menjadi harapan masa depan bagi kaum buruh khususnya Basis Masindo Lestari Wibawa Gaspermindo  kalau tetap bergabung dengan GASPERMINDO.

Oleh karena itu kami para karyawan PT. MASINDO LESTARI WIBAWA menyatakan sikap :

1.      Mengundurkan diri dan keluar dari Gabungan Serikat Pekerja  Merdeka Indonesia (GASPERMINDO ) baik bagi yang menjadi pengurus maupun anggota.

2.      Mengembalikan Kartu Tanda Anggota /KTA Gaspermindo

3.      Mengembalikan atribut Bendera dan Baju.

Demikian pernyataan sikap ini kami buat dan kami tanda tangani dengan penuh kesadaran dan penuh tanggung jawab tanpa ada unsur paksaan atau dipengaruhi oleh pihak manapun.

Terimakasih kepada semua pihak yang mengerti dan memahami sikap kami.

MANDIRI, PRODUKTIF DAN MILITAN

Tangerang, 13 Mei 2013

Hormat kami

                                              

Hp. 087808101035

Pin. BB. 29CD3C9