“Dedicated to My Big Love”
Hancurkan Politik Upah Murah Rezim Penindas Buruh
Kebijakan upah minimum sudah berlangsung di Indonesia sejak tahun 1981.
Semenjak itu pula, upah minimum selalu menjadi salah satu topik
terhangat dalam dunia perburuhan nasional karena tidak pernah lepas dari
kontroversi dan perdebatan tentang pencapaian angkanya. Kontroversi
terjadi terus-menerus karena ada dua alasan: pertama, cara penetapan
upah minimum dianggap seringkali hanya didasarkan pada asumsi-asumsi
“ngalamun” alias asumsi-asumsi tidak nyata tentang kebutuhan hidup buruh
dan mengabaikan situasi nyata. Hal ini disebabkan karena proses
penetapan upah minimum lebih banyak didominasi oleh kehendak kaum
pemilik modal, kaum pengusaha yang didukung pemerintah. Kedua, walau
upah minimum sudah ditetapkan berdasarkan keputusan pemerintah, masih
banyak ditemukan kasus-kasus dimana pengusaha mengabaikan ketentuan upah
minimum. Kasus seperti ini tidak hanya terjadi pada perusahaan dengan
kategori ‘modal pas-pasan’ tetapi juga terjadi pada perusahaan bergengsi
dan bermodal besar.
Di Indonesia, terdapat siklus tahunan gelombang demonstrasi buruh.
Setiap bulan Oktober-November, suhu politik di dunia perburuhan
Indonesia memanas akibat perselisihan mengenai upah buruh, lebih
tepatnya mengenai penetapan Upah Minimum Provinsis (UMP) dan Upah
Minimum Kota (UMK). Gelombang demonstrasi buruh yang terus berulang
setiap tahun untuk permasalahan yang sama, yaitu upah, menunjukkan
adanya persoalan dalam sistem pengupahan di Indonesia. Rezim Penindas
Buruh Antek Kurawa Penjajahan Gaya Baru dari tahun ke tahun selalu
mengedepankan politik upah murah bagi buruh untuk menarik kaum pemilik
modal bangsa asing. Hal ini bisa dilihat dari promosi Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM). Dalam promosinya yang bertajuk Invest in
Remarkable Indonesia, upah buruh yang murah dijadikan daya tarik.
Mengutip Economic Intelligence Unit, brosur BPKM mencantumkan upah buruh
Indonesia yang hanya $ 0.6 per jam di bandingkan dengan India ($ 1.03),
Filipina ($.1.04), Thailand ($ 1.63), China ($ 2.11), dan Malaysia ($
2.88). Menyertai angka-angka tersebut brosur promosi itu mencantumkan
‘labor cost is relatively low, even as compared to investment China and
India-upah buruh relatif rendah, bahkan jika dibandingkan dengan
magnet-magnet investasi China dan India’
Logika untuk menarik pemilik modal dengan menjual politik upah murah
sebenarnya tidak berdasar. Jika melihat data dari World Eonomic Forum
(WEF) yang mempublikasikan The Gloal Competitiveness Index (Indeks Daya
Saing Global) , menyebutkan bahwa posisi Indonesia berada di peringkat
46, turun 2 tingkat dari tahun sebelumnya (The Global Competitiveness
Report 2011-2012). Laporan tersebut juga memperlihatkan bahwa ada banyak
faktor yang menyebabkan daya saing Indonesia turun, yaitu di peringkat
pertama adalah korupsi, kedua birokrasi pemerintah yang tidak efisien
dan ketiga adalah infrastruktur yang tidak memadai. Sementara untuk
peraturan perburuhan yang membatasi hanya berada di peringkat ke-12.
Artinya, jika selama ini Rezim Penindas Buruh Antek Pemodal Asing
mengeluhkan sulitnya menarik pemilik modal dikarenakan kebijakan
perburuhan yang tidak ramah dengan iklim investasi, itu kenyataannya
salah besar. Masalah utamanya ada di elit-elit politik yang melakukan
korupsi dengan berkolaborasi dengan pemilik modal. Namun tetap saja,
selama ini kaum buruh yang selalu dirugikan, dengan menjalankan politik
upah murah dan membuat regulasi yang semakin mencekik buruh dan seluruh.
Upah Minimum Provinsi (UMP) selama ini diasumsikan dihitung berdasarkan
kebutuhan hidup layak, yang mengacu pada Permenaker Nomor
Per-17/Men/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian
Kebutuhan Hidup Layak. Nyatanya, 46 komponen KHL yang ada di dalam
Permenaker No 17 tahun 2005 tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi
saat ini dan selalu mengkondisikan buruh selalu berada dalam garis
kemiskinan. Misalnya saja mengenai biaya pendidikan anak dan kebutuhan
memililiki rumah yang tidak masuk dalam komponen KHL di Permenaker
tersebut. Hal ini menunjukkan, bahwa Pemerintah Penindas Buruh selalu
saja mengkondisikan buruh dalam kolong gelap kemiskinan yang penuh
penderitaan.
Tidak aneh dengan asumsi perhitungan tersebut, buruh dan sebagian besar
rakyat Indonesia tidak pernah hidup dalam kondisi yang sejahtera. Hal
ini menjelaskan mengapa peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indonesia di tahun 2011 seperti terjun bebas atau anjlok. Berdasarkan
penilaian United Nations Development Program (UNDP), Indonesia menduduki
peringkat 124 dari 187 negara yang disurvei oleh UNDP. Indonesia berada
di bawah Palestina (114), Filipina (112), Thailand (103), Sri Lanka
(97), Lebanon (71) dan Malaysia (61). Padahal rezim neoliberal di
Indonesia selalu mengagung-agungkan, bahwa perekonomian Indonesia
mengalami pertumbuhan 6,5 persen hingga triwulan III-2011. Namun
kenyataannya, kualitas hidup rakyat Indonesia malah menurun. Hal
tersebut bisa dimaknai, bahwa pertumbuhan perekonomian sebesar 6,5
persen tersebut memang tidak pernah berdampak pada kesejahteraan rakyat
pekerja di Indonesia. Pertumbuhan perekonomian tersebut hanya
menguntungkan para pemilik modal dan elit-elit politik busuk di Rezim
Penindas Buruh.
Rezim Penindas Buruh tidak mempedulikan kualitas hidup dan kesejahteraan
buruh dan rakyat Indonesia. Hal ini terbukti dengan masih
dijalankannya kebijakan politik upah murah di tahun 2012. Hingga hari
ini, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) mencatat
sudah ada 11 pemerintah daerah provinsi yang telah menetapkan UMP dan
kebanyakan masih di bawah batas kebutuhan hidup layak (KHL).
Perlawanan terhadap politik upah murah memang harus selalu dilansungkan
oleh kaum buruh di Indonesia. Politik upah murah yang didasarkan pada UU
13/2003, Permen 1/1999, Permenaker 17/2005, serta mekanisme lainnya
untuk penetapan upah yang memang hanya menjadi alat bagi Rezim Penindas
Buruh dan pemilik modal untuk membuat kemiskinan secara struktural serta
menguntungkan para pemilik modal. Penetapan upah berdasarkan provinsi
dan kota juga merupakan taktik para pemilik modal dan Rezim Penindas
Buruh untuk memperkecil perlawanan para buruh di setiap provinsi maupun
kota. Namun dari logika ini, sebenarnya Rezim Penindas Buruh dan pemilik
modal sudah paham dan mengantisipasi, bahwa setiap akhir tahun pasti
akan ada perlawanan kaum buruh terkait penetapan kenaikan upah. Untuk
itu, dibutuhkan persatuan dari seluruh buruh dan seluruh rakyat di
Indonesia untuk melakukan perlawanan politik upah murah yang dijalankan
oleh Rezim Penindas dan kaum pemilik modal.
Buruh harus ditempatkan sebagai manusia yang menjadi subyek pembangunan,
bukan faktor produksi sehingga mereka juga berhak untuk hidup layak.
Apakah yang dimaksud dengan hidup layak itu? Hidup layak adalah ketika
buruh bukan hanya dapat memenuhi kebutuhan diri, keluarga, dan kehidupan
sosialnya, melainkan juga mendapatkan kenyamanan di tempat kerja,
peningkatan karier, bebas dari tekanan, dan memiliki hak-hak untuk
berserikat.
Upah minimum selama ini adalah suatu jebakan karena dimulai dari ukuran
yang terlalu rendah dan diperbarui setiap tahun terkait inflasi. Maka,
untuk hidup layak, perlu dilakukan suatu sistem baru yang lebih
komprehensif dengan mengombinasikan upah dan Jaminan Sosial yang baik,
keamanan sosial, tempat kerja yang pantas, dan perencanaan karier.
Sudah tiba waktunya bagi kaum buruh dan seluruh rakyat Indonesia untuk
bangkit berjuang menghancurkan politik upah murah. Jangan sampai jadi
budak di negeri sendiri. Buruh adalah tuannya negara, dan kuasanya
adalah nyata. Buruh bersatu tak bisa dikalahkan! Hancurkan Politik Upah
Murah Rezim Penindas Buruh!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar